Pemprov DKI Paparkan Update Bulan Layanan Adminduk 2019

Headline

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memaparkan hasil dan update Bulan Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2019 di Gedung Blok F lantai 2 Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, Bulan Pelayanan Adminduk ini memilki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga di semua service point di DKI Jakarta.

“Ini merupakan salah satu upaya yang kita lakukan dalam rangka kita meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan cakupan baik di bidang pendaftaran penduduk pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan,” ujarnya, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Dhany juga memaparkan hasil dari target Dukcapil dalam pencatatan data kependudukan, yang mana persentasenya cukup memuaskan di wilayah DKI Jakarta seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah mencapai 99,62 persen, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 98 persen, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 62 persen, dan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 88 persen.

Dhany mengungkapkan beberapa pendekatan yang dilakukan jajarannya untuk terus melengkapi data kependudukan DKI Jakarta, yakni pertama pendekatan integrasi secara sistem dengan melibatkan 116 institusi kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum pusat daerah swasta puskesmas dan klinik yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Selain itu, integrasi sistem juga mencakup urusan kematian dan perkawinan melalui institusi yang bersangkutan.

“Misalnya, ada bayi yang baru lahir kemudian lahir di rumah sakit yg bekerja sama dengan Dukcapil maka sebelum pasien itu pulang, dia sudah mendapat 4 dokumen kependudukan (NIK, Akta, KK baru, KIA), plus karena kita ada kerjasama dengan BPJS maka kepersertaan BPJS juga dapat sekaligus Surat Keterangan Kelahiran,” terangnya.

Pendekatan kedua adalah pengoptimalan layanan baik Kelurahan Kecamatan Sudin dan Dinas Percepatan waktu layanan dukcapil dari 3 hari menjadi 1 hari, dan 1 jam di kelurahan. Selanjutnya pendekatan ketiga melalui pendekatan layanan langsung yang proaktif dengan mendatangi kantong-kantong yang menjadi objek layanan baik sekolah kampung maupun mal.

“Contoh ketika kita menerbitkan KIA, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kemudian di sistem ada data anak tanpa ada permohonan sudah bisa kita cetak,” ungkapnya.

Selanjutnya Pendekatan keempat, yakni dengan meluncurkan sistem pelayanan online berupa aplikasi berbasis android dan website yang diberi nama “Alpukat Betawi” untuk mencakup masyarakat dengan mobilitas tinggi. Aplikasi ini nantinya akan diluncurkan secara masif sedangkan kini aplikasi ini masih dalam tahap sosialisasi ke warga.

“Dalam aplikasi ini kita bisa atur jadwal pengambilan dokumen, ketika secara online warga mengirimkan data maka akan diverifikasi kemudian diterbitkan bahwa dokumen jadi dan kapan akan diambil,” ucapnya.

Kemudian terdapat pengembangan Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Disdukcapil, Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan) dalam satu loket pelayanan (Si Dukun 3 in 1) di semua Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta. Hingga saat ini terdapat 116 faskes yang sudah terintegrasi dengan Si Dukun 3 in 1. Tidak ketinggalan, adanya pemutakhiran data KK dan pemenuhan layanan langsung kepada warga di RW.

“Melalui beragam pendekatan tersebut harapannya ke depan Dinas Dukcapil mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan warga, karena dokumen tersebut merupakan hak yang harus dimiliki warga sehingga sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Dukcapil untuk memenuhinya agar lebih membahagiakan warga Jakarta,” tandasnya.

edy