:::kampungbetawi.Com:::

ABDUL GHONI Berjuang Untuk Kepentingan Rakyat

Sepanjang hari dalam sepekan, Bang Ghoni, sapaan akrab Drs. H. Bdul Ghoni, membuka pintu rumah menerima kedatangan masyarakat. Rumah pertama adalah rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Asem, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Rumah kedua adalah kantornya, yaitu DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pria kelahiran Kampung Cipete Selatan, 11 Mei 1960 ini, menerima semua tamu baik formal maupun nonformal, laki-laki maupun perempuan, kyai maupun orang biasa, remaja sampai kakek-kakek, dan lain sebagainya. Kedatangan para tamu itu membawa setumpuk persoalan yang ingin disampaikan kepada Bang Ghoni. Saking banyaknya tamu, kadang sampai pukul 03.00 dinihari barulah Bang Ghoni dapat selonjor istirahat.

Di kantornya, DPRD DKI Jakarta, putra keempat H. Marhali – Hj. Chodijah ini kerap menjadi tumpuan rakyat mengadu perihal persoalan kehidupan di Jakarta. Maklumlah, sebagai mandataris rakyat, suami Nova Artika ini memang siap menjadi palang dada bagi kepentingan rakyat. Dalam Pemilu legislatif 2004 lalu ia dipilih oleh sekitar 15.424 rakyat di daerah pemilihan Jakarta Selatan. Bayangkan saja, dia bersedia melakukan penandatanganan Kontrak Politik, jika melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bersedia dipecat dan masuk bui.

Selain menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, kini Bang Ghoni diberi amanah menjadi Ketua DPD PAN Jakarta Selatan dan Ketua DPD FORKABI Jakarta Selatan.

Tegas Demi Rakyat

Ayah Ghiska Primanda, Muhammad Muda Magaska, dan Arieska Primanda ini memang sosok sederhana dan apa adanya. Jika di rumah, alumnus Jurusan Administrasi Negara, Universitas Krisnadwipayana Jakarta ini, sehari-hari sering berkaos oblong atau baju sadariah. Meski berpenampilan lowfrofile seperti itu, ia tak pernah ciut membela kebenaran dan keadilan.

Sesuai dengan bidang yang ditanganinya di DPRD, yaitu Komisi D, beliau bersuara lantang meluruskan berbagai persoalan yang muncul. Seperti diketahui, jangkauan kerja Komisi D meliputi Pekerjaan Umum, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Pertamanan, Kebersihan, Badan Pengelola yang terkait dengan Perhubungan/Transportasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Tiap awal tahun, Pemeritah Provinsi DKI Jakarta sibuk dengan persoalan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Persoalan ini kerap menjadi salah satu penyebab terhambatnya rutinitas pembangunan. Misalnya akhir tahun 2007 lalu, kalangan DPRD tak menduga kalau 30 persen APBD 2007 senilai Rp 20,9 triliun tidak terserap. Karenanya, DPRD meminta kepada eksekutif anggaran yang tak terserap itu dimasukan ke dalam APBD 2008. Menanggapi persoalan ini Bang Ghoni bersuara, "Sekitar 30 persen anggaran 2007 tak terserap. Itu pengakuan pihak eksekutif. Namun sayangnya mereka tidak bisa merinci sektor mana saja yang anggarannya tak terserap itu," ujarnya.

Menurut Bang Ghoni, sangat realistis kalau anggaran yang tak terserap dimasukkan ke dalam anggaran 2008. Itu mengingat pengajuan anggaran 2008 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2007 APBD DKI sebesar Rp 20,9 triliun dan APBD 2008 DPRD RP 20,7 triliun. Yang lebih menghawatirkan, kata Bang Ghoni, dampaknya dari penuruan anggaran 2008 adalah belanja publik turun hingga Rp 3 miliar.

Kenaikan BBM telah diputuskan. Dikhawatirkan program pembangunan Pemda DKI Jakarta sebagaimana tertuang pada APBD 2008 berubah. Kenaikan BBM kemungkinan mengurangi APBD DKI Jakarta sekitar 15 persen. Konsekuensi dari kenaikan tersebut tentu akan berdampak pada pembanguan fasilitas publik. Seperti perbaikan jalan, pengerukan sungai, perbaikan gedung sekolah dan program pelayanan publik lainnya.

Namun, Bang Ghoni menjamin program perbaikan fasilitas publik tetap jalan. “Saya jamin perbaikan fisik jalan tak terganggu,” tegasnya.

Program perbaikan jalan katanya telah menjadi program prioritas Pemda DKI Jakarta. “Perubahan APBD, tak akan ganggu program publik,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, akibat banjir awal tahun 2008, menyebabkan jalan-jalan di ibukota rusak parah.

Kerusakan itu bukan hanya merugikan warga secara materi. Tetapi juga memakan jiwa manusia. Tak kurang 75-an orang dirawat di rumah sakit dan lebih dari 30 orang meninggal gara-gara kecelakaan akibat jalan rusak beberapa bulan lalu.

Dalam pengamatan Bang Ghoni, jalan-jalan di Jakarta umumnya tak bisa bertahan lama. Belum sampai satu tahun jalan sudah rusak kembali. Ia menduga perbaikan jalan di Jakarta selama ini, tak mengunakan bahan berkualitas. Atau pengerjaanya asal-asalan. Kondisi ini, tentu sangat merugikan keuangan Pemda DKI Jakarta.

Bang Ghoni berharap pemerintah mengawasi perbaikan jalan yang dilakukan para kontraktor, termasuk bahan-bahan yang digunakan. Apakah mengunakan bahan berkualitas atau tidak. Begitu juga teknis pengkerjaannya. Bang Ghoni juga melihat perbaikan jalan di Jakarta selama ini, terkesan tumpang tindih.

Banjir pun menjadi perhatian Bang Ghoni. Menurut Bang Ghoni, persoalan banjir bukan tanggung jawab Pemprov DKI semata. Hanya saja, terobosan perlu dilakukan. Misalnya saja, untuk membebaskan lahan dalam proyek Banjir Kanal Timur (BKT) disarankan mengacu pada Perpres No.65 tahun 2006, dengan catatan tidak merugikan masyarakat. Selain BKT, rencana tata ruang wilayah khususnya target pembangunan ruang terbuka hijau sebesar 13,9 persen dari luas wilayah Jakarta pada 2010, harus tercapai. Dalam dua tahun, ruang terbuka hijau di Jakarta hanya ada 4,9 persen. Hingga 2007 lalu, ruang terbuka hijau yang tercapai baru 9 persen.

Menurut Bang Ghoni, target 13,9 persen itu harus tercapai, jangan sampai terjadi peralihan fungsi ruang terbuka hijau, apalagi tebang pilih dalam penegakan hukum. Seperti penggusuran tempat usaha informal, di sisi lain membiarkan pelaku usaha skala besar melanggar aturan.

Bang Ghoni berjuang demi kepentingan rakyat Jakarta. Persoalan pengelolaan sampah, keluhan masyarakat Pulau Tidung, mitra asing pengelola air bersih, aturan tempat hiburan, Perkampungan Budaya Betawi, kemacetan lalu-lintas, pajak reklame, dan lain-lain tak pernah lepas dari pengamatannya. Juka sudah jelas apa yang diperjuangkan Bang Ghoni, masih ragukah kita berada di belakangnya? (Yahya Andi Saputra).